JAKARTA,iDoPress - Muhammadiyah menilai polemik jilbab anggota putri Pasukan Pengibaran Bendera Pusaka (Paskibraka) Nasional 2024 terjadi akibat cacat nalar dan relasi kuasa yang timpang dengan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).
Sebanyak 18 anggota putri Paskibraka Nasional 2024 dilaporkan melepas jilbab saat pengukuhan di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada Selasa (13/8/2024),dengan alasan peraturan dari BPIP.
Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menyebut larangan itu dilakukan sesuai peraturan BPIP dan sudah ada perjanjian di atas materai 10 ribu saat mendaftar.
"Ini cacat nalar relasi kuasa. Adik-adik pendaftar paskibraka saat disodori pernyataan semacam itu pastilah dalam situasi 'terpaksa'. Ini terjadi relasi kuasa yang tidak berimbang," kata Wakil Ketua Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Pengurus Pusat Muhammadiyah,Maneger Nasution,seperti dikutip dari Tribunnews.com,Kamis (15/8/2024).
Baca juga: Masyarakat Diimbau Tenang Sikapi Polemik Jilbab Paskibraka
Maneger juga menyayangkan sikap BPIP dalam membuat aturan yang memicu kontroversi.
Di samping itu,mempersoalkan jilbab juga dinilai isu usang,meski pernah terjadi sekitar era 1970-an sampai 1980-an. Padahal,situasi dan kondisi sosial politik Indonesia sudah berubah.
"Memasuki 79 tahun kemerdekaan Indonesia masih ada pejabat publik cacat nalar kemanusiaan universal dan kasus jadul begini," ujar Maneger.
Maneger menganggap mempersoalkan pemakaian jilbab oleh anggota putri Paskibraka dinilai sebuah tindakan diskriminatif yang bertentangan dengan Pancasila,kebebasan beragama,dan hak asasi manusia (HAM).
"Hak beragama itu adalah hak dasar warga negara (Pasal 22 UU 39 tahun 1999 tentang HAM). Hak tersebut tidak bisa dikurangi dalam keadaan apapun," ucap Maneger.
Baca juga: Istana Pastikan Paskibraka Putri Tetap Kenakan Jilbab Saat Upacara di IKN
"Dengan demikian argumen BPIP bahwa pelarangan itu sesuai dengan peraturan BPIP,ini justru cacat nalar konstitusional," sambung Maneger.
Sebelumnya diberitakan,Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi meminta maaf soal adanya 18 orang Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) putri Nasional 2024 yang lepas jilbab saat pengukuhan oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara Ibu Kota Nusantara (IKN),Kalimantan Timur pada Selasa (13/8/2024).
Yudian juga mengapresiasi seluruh atensi masyarakat soal pemberitaan tentang jilbab tersebut.
"BPIP menyampaikan terima kasih atas peran media memberitakan Paskibraka selama ini. BPIP juga menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia atas pemberitaan yang berkembang. BPIP mengapresiasi seluruh aspirasi masyarakat yang berkembang tersebut," ujar Yudian dilansir siaran pers BPIP.
Yudian juga menegaskan bahwa BPIP tidak melakukan pemaksaan lepas jilbab.
Baca juga: BPIP Larang Jilbab untuk Paskibraka,MUI: Melanggar Konstitusi dan Tidak Pancasilais
"Penampilan Paskibraka putri dengan mengenakan pakaian,atribut dan sikap tampang sebagaimana terlihat pada saat pelaksanaan tugas kenegaraan yaitu Pengukuhan Paskibraka adalah kesukarelaan mereka dalam rangka mematuhi peraturan yang ada," ujarnya.
Ia memastikan,paskibraka putri hanya melepas hijab saat pengukuhan paskibraka dan pengibaran sang Merah Putih pada upacara kenegaraan saja.
Dalam kesempatan lain,paskibraka yang berhijab bisa mengenakan jilbabnya. Yudian menambahkan,BPIP menghormati hak kebebasan penggunaan jilbab tersebut.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.